RUMAH SUSUN

RUMAH SUSUN

1. PENGERTIAN RUMAH SUSUN

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatulingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secarafungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuanyang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Gambar ini merupakan contoh rumah susun .

2.

TUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUNRumah susun dibangun bukan tanpa tujuan. Ada beberapa tujuan yang ingindicapai dalam pembangunan rumah susun. Pembangunan Rusun bertujuanuntuk pemenuhan kebutuhan Rusun layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah di kawasan perkotaan , sehingga akan berdampak pada:1) Peningkatan efisiensi penggunaan tanah, ruang dan daya tampung kota;2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah-bawahdan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan;3) Peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan;4) Peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing kota;5) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.6) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.Tapi yang menjadi titik permasalahan mengenai rumah susun ini, disebabkankarena tidak terlaksananya tujuan-tujuan di atas dan terkadang terjadi pergeseran. Pergeseran dalam arti, rumah susun yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan penduduk menengah ke bawah malah digunakan oleh penduduk golongan atas untuk kepentingan bisnis. Artinya, pembangunan rumah susun inisalah sasaran. Serta harga yang seharusnya murah dan terjangkau seringkalidinaikkan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan komersial.

 3.

MANFAAT RUMAH SUSUNKeberadaan rumah susun membuat para penduduk golongan menengahke bawah bisa bernapas lega karena tersedianya hunian yang murah yang pada dasarnya memang diperuntukkan bagi mereka. Rumah susun memiliki banyak manfaat dan keuntungan untuk dijadikan pilihan sebagai tempattinggal.Adapun manfaat rumah susun adalah sebagai berikut:

·         Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pusat kota dengan melihat keterbatasanlahan dan harga lahan yang tinggi.

·         Untuk pemukiman kembali atau peremajaan permukiman kumuhdan penertiban perumahan kumuh ilegal.

·         Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam usaha pemenuhankebutuhan pokok akan perumahan yang layak dengan harga yangmurah serta terjangkau oleh daya beli masyarakat golonganmenengah ke bawah.

·         Satu Rusun/ kawasan Rusun memiliki jenis kombinasi fungsi huniandan fungsi usaha. Fungsi hunian artinya rumah susun dapatdimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sedangkanfungsi usaha yang dimaksud disini, rumah susun dapat dijadikantempat tinggal sekaligus tempat berusaha dalam bentuk bisnis kecil-kecilan,contohnya: ruko (untuk usaha dagang),dsb.

PENTINGNYA KB

PENTINGNYA KB

Ketika orde baru berkuasa, mempertimbangkan peningkatan penduduk Indonesia yang dirasa cukup luar biasa secara kuantitas dan bukan kualitas maka pemerintah saat itu meluncurkan program KB dengan semboyan yang sangat terkenal “Dua anak cukup”, kalau menurut saya program KB ini hanya bisa mengerem tingkat pertumbuhan penduduk tapi tak bisa menghentikan tingkat pertumbuhan penduduk, padahal saat itu kampanyenya sedemikian massif, tersetruktur dan didukung budget luar biasa besar karena sampai membuat lembaga khusus BKKBN.

Ada beberapa hal mendasar yang menurut saya kenapa program KB tak akan pernah tuntas mengatasi masalah pertumbuhan penduduk sehingga tak efektif dan efisien digunakan :

1. Program KB harus dikampanyekan selamanya, begitu lupa dikampanyekan maka masyarakat akan lupa. Konsekuensi dari kampanye selamanya tentu akan membutuhkan budget yang luar biasa besar dan selamanya juga. Konsekuensinya kita tak pernah akan lolos dengan lingkaran setan pembiayaan program KB.

2. Program KB hanya akan efektif jika disertai konsekuensi bagi pelanggar seperti halnya di China, tanpa itu laju pertumbuhan penduduk hanya bisa direm sesaat tapi tak bisa dicegah. Hanya saja dari pengalaman diChina hal ini juga rentan disalah gunakan : Di China ada pembatasan 1 anak cukup kecuali anak tersebut cacat – karena mempertimbangkan penerus nama keluarga, padahal disana banyak yang berharap anaknya laki – laki sehingga banyak praktek anak perempuan dibikin cacat secara sengaja sebagai alasan bisa beranak lagi untuk memperoleh anak laki – laki. Secara moral dan HAM, tentu kita tak ingin praktek seperti ini akan berlangsung diIndonesia jika ada sanksi yang berlaku tentunya.

3. Program KB secara budget tak akan pernah efisien sebab mengharuskan adanya kampanye secara berkesinambungan yang tentunya akan memakan porsi APBN yang sangat besar.

4. Program KB hanya efektif sesaat dan hanya mampu mengerem laju pertumbuhan karena tak menyentuh akar persoalan dan tak mengkondisikan kenapa seseorang cukup beranak sedikit.

Lantas adakah cara yang lebih efektif dan efisien yang bisa digunakan untuk tidak hanya menekan laju pertumbuhan penduduk bahkan meningkatkan kesejahteraan bangsa? Menurut saya ada, yaitu Pendidikan.

Kenapa Pendidikan lebih saya rekomendasikan daripada kampanye program KB, tentu ada beberapa alasannya :

1. Dinegara – Negara maju tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi pada turunnya angka kelahiran dan tentunya kenaikan jumlah penduduk yang menjadi negatif.

2. Semakin tinggi pendidikan rakyat maka semakin memperlama usia menikah dan melahirkan, karena berkarir dulu dan rasa tanggung jawab pada anak, sehingga tanpa perlu kampanye KBpun mereka akan berfikir punya anak sedikit saja, kecuali kalau memang mampu.

3. Kalaupun jumlah anak tetap banyak, dengan pendidikan yang tinggi akan berkorelasi pada kesadaran menghasilkan anak berkualitas tinggi, memperhatikan kualitas pendidikan anaknya dan punya anak banyak juga karena kesadaran dia tetap mampu untuk memperhatikan kualitas anaknya, bukan karena seperti orang jaman dulu yang penting punya anak banyak.

4. Pendidikan secara budget juga akan lebih efektif dan efisien karena cukup berkonsentrasi pada generasi pertama (seperti MLM), ketika Negara berhasil meningkatkan tarap pendidikan orang tuanya yang berkorelasi dengan meningkatkan kesejahteraan, maka pendidikan selanjutnya budgetnya akan ditanggung ortu tersebut pada anaknya dan bisa dialihkan fokusnya kekeluarga lain. Contohnya, Negara memberi beasiswa pada anak tak mampu misal menjadi guru atau dokter, kedepan Negara tak perlu focus membiayai anak siguru atau dokter sebab mereka pasti akan membiayai anaknya dan punya anak sesuai kemampuannya. Bandingkan dengan budget program KB, harus mengingatkan ortunya, anaknya, cucunya dan seterusnya karena harus dikampanyekan selamanya.

Dari perbandingan diatas, saya berpendapat justru orde baru menggulirkan program yang salah ketika berkonsentrasi pada program KB dan kemudian malah melupakan program pendidikan yang menurut saya jauh lebih efektif dan efisien menyelesaikan masalah kependudukan. Orde baru begitu fokus pada KB sampai membuat BKKBN dan kampanye massif yang tentu membutuhkan budget besar dan hanya memberikan budget APBN dibidang pendidikan yang sangat teramat sedikit (APBN 20% untuk pendidikan baru ada diera SBY, yang menurut saya juga masih sangat kurang). Bayangkan jika seluruh budget kampanye KB digunakan untuk pendidikan, bisa – bisa kita tak perlu pusing soal ledakan penduduk dan malah mendorong naiknya angka kelahiran seperti dinegara maju

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

  Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia dll membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A. Demografis

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 (www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.

Dari data yang saya ambil dari Kabupaten Kepulaun Selayar akan mewakili jumlah penduduk Indonesia, di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepualuan Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik postif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.

Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KBdan kini ditangani oleh BKKBN.

Dalam penggelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.

Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal

Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar

Sumber air

Perhubangan atau transportasi

Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

B. Non Demografis Bersifat Kualitatif

1. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun, kembali lagi permasala itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Dalam hal kesehatan yang akan mejadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yeng terjadi menujukkan bagaimana kondisi lingkungan dan jugakesehatan pada masyarakat.

Dari data  dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran per tahun. Penurunan ini menujukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonsia. Berbagai layanan kesehata yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki kondisi kesehatan yang ada saat ini.

Sebagai tambahan, terdapat tabel yang menujukkan bagaimana kondisi status gizi buruk yang ada di Indonesia tahun 1998-2003. Pemenuhan Gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Dari grafik di bawah ini, masih banyak terdapat balita yang mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk. Hal ini menujukkan bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu dilakukan

Selain indikator tersebut, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia Indonesia. Dalam Population Da

ta Sheet 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

2. Pendidikan Yang Rendah

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikanbangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi penggangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikandiharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

3. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurutPBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika meihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini.

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015.

Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak.

Yang manjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya sedangkan banyak negara yan miskin sumber daya namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi sperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya.

C. Solusi

Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan transmigrasi. Transmigrasimerupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia umumnya orang-orang yang mengikuti program transmigrasi berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, mereka biasanya ditempatkan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan di bagian Nusantara yang masih jarang penduduk.
Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memilki jumlah penduduk yang relatif sedikit menjadi salah satu tempat tujuan transmigrasi. Wilayah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian, dengan lahan yang masih luas dan tanah yang subur terbuka peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi para transmigran.

Pemerataan penduduk melalui transmigrasi dianggap penting mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional, yang masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan di bidang transmigrasi sangat erat hubungannya dengan pembangunan daerah, baik di daerah asal maupun daerah penerima. Dari berbagai studi telah didapatkan keterangan tentang keadaan paratransmigran umum ketika di daerah asal. Transmigrasi umum di Kalimantan Selatan misalnya, 61% tidak memiliki tanah ketika di daerah asal ( hardjosoenarto dalam Friedrich, 1980:94 ). Transmigrasi adalah perpindahan tempat, suatu gerakan yang mempunyai motivasi, dengan berbagai factor yang melatarbelakanginya, ( Suyitno, 1980:116 ).

yang lain.

melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau missal sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran.

menunda masa perkawinan.

penambahan dan penciptaan lapangan kerja,

meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan.

mengurangi kepadatan penduduk dengan programtransmigrasi.

meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan.

DAMPAK KORUPSI DI IDONESIA

DAMPAK KORUPSI DI IDONESIA

Indonesia adalah negara yang pertama kali merdeka setelah perang dunia II berakhir dan termasuk urutan ke 70 negara tertua di dunia. Indonesia sesungguhnya adalah negara yang kaya. Kaya dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia meliputi kekayaan hasil hutan, kekayaan hasil laut, bahkan tambang emas, minyak bumi, gas alam, batubara, nikel dan lainnya cukup diperhitungkan di mata dunia. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa rakyat Indonesia belum juga merasakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupannya?

Dampak Korupsi di Indonesia

Salah satu faktor penyebab terbesar mengapa Indonesia tidak dapat menjadi negara maju adalah karena korupsi. Budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang dengan gaya dan model yang berbeda-beda. Pada lingkungan para pajabat negara, korupsi sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan sudah menjadi rahasia umum.

Dampak korupsi itu sangatlah besar dan sangat merugikan banyak orang. Dampak dari korupsi langsung dirasakan oleh pembangunan bangsa. Dampak korupsi di dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dampak korupsi pada sektor hukum akan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Akibat korupsi, pembangunan ekonomi negara jadi semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Selain itu masih banyak lagi dampak korupsi bagi negara yang sangat merugikan.

Pada sebuah kesempatan, para pakar ekonomi dunia berpendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan bangsa Asia tidak dapat maju adalah karena budaya korupsi yang sudah mendarah daging di kalangan pejabat dan petinggi negara. Hal ini mengakibatkan para investor yang telah menanam sahamnya di negara korup tersebut beramai-ramai pergi dan mencabut semua investasinya. Menurut survei, ada 13 negara yang terkorup yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda dan Ukraina.

Dampak negatif korupsi juga tidak berhenti sampai disini. Anak keturunan bangsa Indonesia adalah calon korban berikutnya yang harus siap menerima keadaan yang suram akibat ulah orang tuanya yang gemar korupsi.

Jika uang rakyat tidak di korupsi, banyak sekolah yang rusak di pelosok desa diperbaiki dan di gratiskan. Hal ini akan menekan habis jumlah anak-anak yang putus sekolah karena masalah biaya. Negara mampu membuat rumah sakit gratis dan pelayanan kesehatan lebih merata untuk rakyat yang tidak mampu. Negara mampu membangun perumahan untuk rakyat agar rakyatnya dapat hidup layak. Negara dapat memfasilitasi para penemu dan ilmuwan muda yang pintar dan berbakat untuk dikembangkan kemampuannya.

Negara dapat memberikan modal usaha kecil dan menengah dengan suku bunga 0% agar perekonomian negara cepat berkembang dan menurunkan jumlah pengangguran. Negara dapat membangun sarana untuk menanggulangi krisis energi di masa depan dengan mengembangkan pembangkit tenaga air dan tenaga surya. Negara dapat melunasi hutang luar negeri. Negara dapat membangun sarana internet gratis / murah bagi golongan pelajar dan mahasiswa. Negara dapat memperbaiki sarana dan fasilitas umum yang ada di kota maupun di desa. Negara dapat menjamin kehidupan yang lebih layak bagi petani dan nelayan. Begitu banyak yang negara Indonesia dapat lakukan jika tidak ada orang jahat yang korupsi. Setelah diuraikan, ternyata dampak korupsi bagi bangsa Indonesia sangatlah besar dan merugikan.

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI BAHAYA MIRAS

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI BAHAYA MIRAS

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI BAHAYA MIRAS

Akhir-akhir ini miras dan minol semakin merajalela saja, semakin hari semakin banyak remaja Indonesia yang terkena dampaknya. Minuman ini merusak tubuh dan otak mereka, sehingga perilaku mereka pun berubah drastis, yang tadinya biasa saja menjadi tidak terkontrol. Banyak sekali pemberitaan tentang para remaja yang meninggal karena miras dan minol. Mereka tidak menyadari jika tubuh mereka sedang di gerogoti oleh zat yang terkandung di dalam alkohol. Dimana zat-zat itu membunuh sel-sel di tubuh mereka, membekukan aliran darah sehingga oksigen tidak akan mengalir ke seluruh tubuh dengan baik, dan ketika mencapai otak bagian dalam, maka sampai di situlah perjalanan hidup mereka di dunia.

Namun, kita tidak bisa menyalahkan perbuatan mereka seutuhnya, karena semua pihak bertanggung jawab, baik itu orang tua, guru, masyarakat maupun pemerintah. Orang tua yang mendidik di rumah, guru yang mendidik di sekolah, kepedulian masyarakat terhadap sesama dan pemerintah sebagai pembuat aturan yang menyeluruh. Jika semua pihak tersebut bisa berkolaborasi denga baik, maka para remaja bisa di selamatkan dari miras dan minol.

Khusunya untuk pemerintah, aturan yang berlaku sangat di harapkan ketegasannya. Jika pemerintah tegas maka miras dan minol tidak mungkin bisa di dapatkan dengan mudah. Alangkah baiknya jika pemerintah bisa melakukan penyuluhan yang rutin kepada seluruh masyarakat melalui aparaturnya, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Sehingga bisa di lakukan pencegahan dini terhadap ancaman miras dan minol bagi para remaja. Selama ini belum terlihat adanya penyuluhan ataupun peringatan terhadap miras dan minol secara menyeluruh, karena masih bersifat pusat dan berkutat di kota-kota besar saja.

Dengan aturan yang terlaksana dengan baik memungkinkan suatu kondisi lingkungan yang kondusif dan teratur. Sehingga keadaan masyarakat bisa terkontrol dengan baik, dan miraspun tidak akan beredar dengan mudah, karena seseorang akan berpikir dua kali sebelum menjual atau memilikinya. Selain hal itu, bimbingan terhadap masyarakat yang berupa dorongan harus terus di lakukan agar memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Masyarakat sangat tahu bagaimana dampak negatif miras dan minol, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yang mereka ketahui dari berita maupun kejadian yang ada di sekitarnya. Sayangnya, kepedulian mereka masih belum tumbuh dengan baik, sehingga masih ada rasa enggan untuk saling mengingatkan antar sesama. Kebanyakan lebih fokus kepada orang terdekat dan kerabatnya daripada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Banyak cara yang dianjurkan untuk menangkal ancaman miras dan minol, seperti bimbingan agama dan pemilihan teman bergaul. Kedua cara tersebut dirasa paling bagus, tetapi semua kembali kepada diri seseorang, karena seseorang berbeda-beda tingkatan ketetapan hatinya. Banyak yang sudah berhenti, tetapi kembali lagi karena ajakan temannya, sehingga kedua cara tersebut membutuhkan lingkungan yang pas. Karena tidak semua orang akan berada pada lingkungan yang sama. Oleh karena itu, kedua hal tersebut membutuhkan pelengkap yaitu peraturan pemerintah, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Penulis sangat yakin jika pemerintah tegas maka semua akan bisa teratasi, karena bagaimanapun gencarnya masyarakat mengkampanyekan anti miras dan minol, tanpa tindak lanjut dari pemerintah hasilnya tidak akan maksimal.

KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Kualitas Pendidikan di Indonesia 
Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Banyak guru-guru saat ini yang kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru yang memiliki pengalaman yang dalam mengenai mengajar dan pelajaran yang mereka ajarkan. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.
Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Terbatasnya sarana pembelajaran dan sulitnya akses menuju daerah terbelakang tersebut membuat mereka tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal.

B. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia
Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa saat ini buruknya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan indonesia. Buruknya kualitas tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :
1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.

2. Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).
Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
3. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan rendahnya sarana fisik dan kualitas guru pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).
Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
4. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
5. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
6. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.
7. Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.
Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

D. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia
Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Sumber: http://blog.umy.ac.id/arumcreat/2012/10/11/masalah-pendidikan-buruknya-kualitas-pendidikan-di-indonesia/